TANGSELXPRESS- The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), melakukan audiensi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang diselenggarakan secara daring terkait hasil penelitian TII tentang “Partisipasi Perempuan dalam Program Perhutanan Sosial”.
TII bekerja sama dengan Yayasan Almisbat dalam melakukan penelitian yang didukung oleh Pemerintah Australia melalui Skema Hibah Alumni, yang diadministrasikan oleh Australia Awards in Indonesia.
Pada audiensi tersebut, Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif TII memaparkan sejumlah tantangan terkait partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan Sosial, mulai dari prosedur birokrasi untuk pendaftaraan kepesertaan, norma di kelompok tani hutan (KTH), budaya patriarki, hingga persoalan pendamping Program Perhutanan Sosial yang belum berperspektif gender.
“Dari hasil penelitian kami di Kabupaten Garut, kami menemukan beberapa persoalan terkait partisipasi perempuan, seperti budaya patriarki yang mengakar, mayoritas pengelolaan hutan yang masih didominasi oleh laki-laki, adanya upah petani hutan perempuan yang lebih kecil daripada laki-laki, atupun tidak semua pendamping Program Perhutanan Sosial memiliki perspektif gender,” jelas Adinda.
Adinda juga menjelaskan bahwa fakta di Kabupaten Garut memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan tidak sampai 10 persen. Lebih lanjut, lebih banyak laki-laki yang tercatat untuk mendapat akses pengelolaan Perhutanan Sosial.
Artikel TII dan KemenPPPA Sepakat Tingkatkan Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan dalam Program Perhutanan Sosial pertama kali tampil pada tangselxpress.com.
