RADARTANGSEL – Taiwan akan mengumumkan rencana untuk memperpanjang jangka waktu wajib militer bagi penduduknya—semula dari empat bulan kini menjadi satu tahun—pada Selasa (27/12).
Langkah tersebut diambil di tengah semakin meningkatnya tekanan militer yang diberikan oleh China terhadap kepulauan itu selama beberapa bulan terakhir.
Informasi ini diungkap oleh salah seorang dari Tim Keamanan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang berpartisipasi dalam diskusi keamanan tingkat tinggi namun enggan disebutkan identitasnya.
Pihaknya hendak mengadakan pertemuan keamanan nasional pada Selasa pagi untuk membahas upaya memperkuat pertahanan sipil — disusul dengan konferensi pers terkait apa saja langkah-langkah yang akan diambil.
Salah satu langkah yang kemungkinan besar akan diambil adalah memperpanjang durasi wajib militer. Sehubungan dengan itulah, penduduk diharapkan lebih siap jika terjadi agresi yang lebih serius dari China.
“Tim keamanan Tsai, termasuk pejabat tingkat tinggi dari Kementerian Pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional, telah meninjau sistem militer Taiwan sejak tahun 2020 di tengah meningkatnya ancaman China dengan cepat,” ujar pejabat itu, seperti dikutip dari Reuters.
“Berbagai perilaku sepihak China telah menjadi perhatian utama bagi keamanan regional,” imbuhnya.
Lebih lanjut, pejabat itu mengatakan reformasi militer akan meliputi peningkatan intensitas pelatihan dalam wajib militer — seperti memperkenalkan instruksi tempur yang selama ini digunakan oleh militer Amerika Serikat serta memperdalam latihan menembak.
Mengutip sumber-sumber pemerintah, inisiatif untuk memperpanjang periode wajib militer ini baru dilakukan sehari sebelumnya, pada Senin (26/12). Pengimplementasiannya pun diketahui akan berlaku mulai 2024.
Sebelumnya, pemerintahan di bawah Partai Progresif Demokratik yang berkuasa dan oposisi utama Partai Kuomintang telah memangkas kebijakan wajib militer yang semula dua tahun menjadi empat bulan bagi kaum laki-laki berusia produktif di Taiwan.
Keputusan itu diambil pemerintah ketika hubungan antara Beijing dan Taipei belum seburuk seperti saat ini — sekaligus guna memberikan kebebasan lebih luas bagi mereka yang diharuskan mengikuti wajib militer.
Namun, situasi berubah ketika Tsai naik ke tampuk kekuasaan pada 2016 lalu. Selain menjunjung tinggi demokrasi, Tsai memiliki program modernisasi yang luas dalam memperkuat militernya. Tujuannya yaitu untuk membangun armada pasukan yang lebih gesit, terlatih, dan lebih sulit untuk diserang.
Selain itu, sebelumnya Taiwan juga telah secara bertahap beralih dari kebijakan wajib militer ke perekrutan pasukan profesional yang didominasi oleh sukarelawan.
Tetapi, lagi-lagi situasi ini berubah lantaran Taiwan yang telah memiliki pemerintahan demokratisnya sendiri itu merasa keberadaannya terancam akibat agresi militer China dan diperburuk dengan invasi Rusia di Ukraina.
