RADARTANGSEL – Dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2022, nasib para guru khususnya guru honorer belum ada perubahan menuju perbaikan. Adapun seleksi guru PPPK yang semula diharapkan menjadi solusi atas minimnya kesejahteraan guru, ternyata makin terlihat carut-marut. Janji yang pernah diungkapkan Mendikbudristek dan Menpan RB untuk mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN PPPK ternyata dinilai ghosting belaka. Pada 2021 hanya 293 ribu yang dapat formasi PPPK, padahal kebutuhannya mencapai 1 juta guru.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai salah satu organisasi profesi guru memandang peringatan HGN 2022 harus dijadikan momentum yang tepat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengevaluasi semua kebijakannya mengenai guru. P2G menilai ada 5 (lima) catatan kritis evaluatif terkait persoalan guru di tanah air saat ini.
Pertama, kesejahteraan guru khususnya honorer masih jauh panggang dari api. Padahal negara berutang besar kepada guru honorer, yang berjumlah lebih dari 1 juta orang. Mereka masih digaji jauh di bawah UMP/UMK daerah. Rata-rata 500 ribu – 1 juta perbulan. Padahal berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 14: “Guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.”
Indonesia tengah mengalami darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri. Proses dan keberlanjutan pembelajaran di sekolah selama ini sangat ditopang oleh tenaga Guru Honorer.
“Sampai 2024 Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Pada 2021 saja kita membutuhkan 1.002.616 guru ASN PPPK secara nasional. Tapi sialnya, hanya 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi dari Pemda. Lebih mengenaskan, sebanyak 193.954 guru lulus tes PPPK namun tak kunjung mendapatkan formasi hingga November 2022 ini,” ungkap Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G dalam keterangannya pada Kamis (24/11/2022).
Satriwan melanjutkan, janji Mendikbudristek dan Menpan RB akan mengangkat 1 juta guru ASN PPPK, tinggal janji saja.
“Lagi-lagi para guru honorer dighosting oleh Pemerintah. Janji mengangkat 1 juta guru gagal total. Sementara itu nasib dari 193 ribu guru tidak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang, belum lagi guru madrasah swasta yang ga bisa ikut, terkesan diskriminatif,” lanjut guru SMA ini.
