TANGSELXPRESS – Istana Negara diminta beri penjelasan soal dugaan kecurangan verifikasi partai politik. Pasalnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak Istana Negara memberikan penjelasan mengenai dugaan keterlibatan dalam proses kecurangan verifikasi partai politik lantaran integritas penyelenggaraan pesta demokrasi mendatang dinilai kian terancam.
Informasi yang berhasil dihimpun terdapat beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Elemen masyarakat itu diantaranya ICW, Perludem, CALS, KOPEL, NETGRIT, PSHK,AMAR Law Firm & Public Interest Law Office, FIK-Ornop,Themis Indonesia Law Firm, PUSaKO FH UNAND, PublicVirtue Institute, change.org.
Dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menilai Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang mestinya bersikap independen, jujur, dan objektif justru disinyalir melakukan perbuatan koruptif, Selasa 31 Januari 2023.
“Sebagaimana diketahui, dalam fase verifikasi partai politik, khususnya dalam verifikasi faktual, pemberitaan media dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih banyak menyoroti dan memaparkan bukti adanya perintah,” sebut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melalui keterangan tertulisnya.
“Bahkan mengarah pada intimidasi, dari KPU RI kepada penyelenggara pemilu daerah untuk memanipulasi data,” jelasnya.
Sementara, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menjelaskan terkait dugaan kecurangan itu. Menurutnya, dalam kurun waktu lebih dari satu bulan terakhir, bukti yang disampaikan perihal kecurangan pemilu ini terbilang lengkap.
Artikel Istana Negara Diminta Beri Penjelasan Soal Dugaan Kecurangan Verifikasi Partai Politik pertama kali tampil pada tangselxpress.com.
