TANGSELXPRESS — Pemerintah Daerah (Pemda) di Tangerang Raya seperti Pemkot Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan dan Pemkab Tangerang harus melakukan evaluasi dan perbaikan pada sektor pelayanan publik.
Hal itu seiring dengan tingginya tingkat ketidakpuasan warga seperti terpotret dari hasil survei Kajian Politik Nasional (KPN), Sabtu 22 Oktober 2022.
Dalam survei yang berlangsung di Tangerang Raya, sebanyak 38,6 persen warga dari 440 responden terpilih di Kabupaten Tangerang menjawab tidak puas atas pelayanan publik dari Pemkab Tangerang. Sebanyak 32,3 persen menjawab puas, dan 29,1 persen menjawab biasa saja.
Kondisi berbeda terjadi di Kota Tangerang, dari responden 440, sebanyak 78,3 persen responden menyatakan puas atas pelayanan publik. Hanya 7,3 persen yang menjawab tidak puas, dan 14,3 persen yang menjawab biasa saja.
Kemudian, hasil nyaris serupa terjadi di Kota Tangerang Selatan. Survey di kota hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang itu, sebanyak 61 persen responden menyatakan puas atas pelayanan publik. Sebanyak 11 persen menjawab tidak puas, dan 27,3 persen menjawab biasa saja.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul mengatakan, hasil survei itu bisa menjadi acuan bagi Pemda di Tangerang Raya untuk menentukan kebijakan publik selanjutnya.
“Survei ini mengukur tingkat kepuasan publik di Tangerang Raya dengan hasil ada gap yang begitu tinggi di antaranya ketimpangan sosial ekonomi, ketimpangan infrastruktur di kota urban ini antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang dan Tangsel,” terang Miftahul Adib.
“Selain itu, ada gap yang semakin dalam antara pembangunan yang dilakukan pemda dan pihak developer atau pengembang. Dari hasil survei itu, Kota Tangerang unggul,” ungkapnya kepada wartawan saat menggelar konferensi pers di Hotel Ibis, Gading Serpong, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.
Meski begitu, Adib menjelaskan bahwa tata ruang dan tata wilayah di Tangerang Raya harus menjadi perhatian serius. Karena dari survei itu, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan pemda cenderung rendah.
Seperti yang diketahui dari hasil survey, dimana sebesar 54 persen responden di Kabupaten Tangerang menjawab tidak puas atas penanganan masalah banjir, 21 persen menjawab biasa saja, dan 25 persen menjawab puas.
Demikian pun di Kota Tangerang, sebesar 61 persen responden menjawab biasa saja atas penanganan banjir yang dilakukan Pemkot Tangerang, 17 persen menjawab tidak puas, dan 22 persen menjawab puas.
Sementara, sebanyak 52 persen responden di Kota Tangerang Selatan juga menjawab penanganan banjir oleh Pemkot Tangsel biasa-biasa saja. Sebanyak 30 persen menjawab puas, dan 18 persen menjawab tidak puas.
“Tata ruang dan tata wilayah di Tangerang Raya ini harus menjadi perhatian serius agar kebijakan pemangku kepentingan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Karena yang dikeluhkan oleh warga Tangerang Raya adalah soal macet dan banjir,” jelas Adib.
“Misalnya responden di wilayah Tangerang Utara banyak yang mengatakan kenapa yang tadinya tidak banjir, sekarang banjir. Ternyata resapan air berkurang, dari lahan terbuka hijau menjadi pemukiman,” paparnya.
Dengan demikian, Adib menegaskan terkait hal tersebut. Menurutnya, pembangunan harus ada sinergi antara pemkot setempat dengan pihak developer atau pihak swasta.
Artikel Hasil Survei KPN: Banjir dan Macet Jadi Keluhan Warga di Tangerang Raya pertama kali tampil pada tangselxpress.com.
