TANGSELXPRESS – Dunia pendidikan bukan ladang bisnis kampus. Isu ini mendapat sorotan tajam lantaran kampus yang masuk dalam kategori Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menawarkan opsi pembayaran via pinjol untuk membayar cicilan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal).
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, kebijakan pembayaran UKT via pinjol ini dinilai tidak pantas karena mengambil keuntungan dari mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi. Berdasarkan laporan yang ia terima, bunga pinjol cicilan UKT bisa mencapai 20 persen.
“Kalau saya sih melihatnya (kebijakan pinjol) nggak pantas. Sebuah sekolah menawarkan program pinjol, di mana pinjol itu bunganya juga besar (mencapai) 20 persen. Padahal, di dalam UU Sisdiknas itu, jika ada cicilan, tidak boleh terkena bunga, harus 0 persen,” ungkap Dede dalam keterangan yang diterima, Selasa (6/2/2024).
Dede menilai perspektif yang harus dicamkan oleh negara sekaligus institusi kampus PTN-BH adalah bahwa mahasiswa adalah investasi jangka panjang sumber daya manusia bagi bangsa untuk mencerahkan bangsa depan negara. Maka dari itu, jika kampus ingin menerapkan konsep ‘student loan’, kampus PTN-BH seharusnya bekerja sama dengan bank negara dan tidak memungut keuntungan melalui bunga.
“Di luar negeri student loan di mana loannya itu 0 persen bunga, karena konsepnya bukan mencari keuntungan dari siswa, tapi konsepnya negara berinvestasi pada siswa. Investasi sumber daya manusia, mereka harus bisa menyelesaikan kuliah, pendidikan tanpa terbebankan soal bunga, pinjaman,” terangnya.
Lebih lanjut, Dede menyampaikan agar mekanisme dari konsep ‘student loan’ dibahas antara kampus PTN-BH dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Proses ini, tegasnya, penting diteliti secara komprehensif supaya tidak melahirkan kebijakan yang pincang.
“Ini harus segera dipikirkan, ini PR bagi Menteri Pendidikan (Mendikbud) agar bisa memberikan instruksi kepada kampus-kampus untuk segera membuat yang namanya student loan, ini tidak boleh berupa pinjol. Kalau pinjol ini kan sekarang kita tahu lebih banyak mudarat, daripada manfaatnya,” tambah Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Artikel Pinjol untuk Bayar UKT Tidak Pantas, Komisi X: Ini PR bagi Mendikbud pertama kali tampil pada tangselxpress.com.
